Syarat Sertifikasi Halal Produk untuk UMKM, Brand, dan Produsen

Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk produk pangan, minuman, kosmetik, herbal, suplemen, restoran, jasa boga, dan produk lain yang berhubungan langsung dengan konsumen muslim. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga soal kepercayaan pasar.

BPJPH menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Artinya, sertifikasi halal bukan sekadar logo pada kemasan, tetapi bagian dari sistem jaminan produk halal yang melibatkan bahan, proses produksi, fasilitas, dokumen, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bagi UMKM dan brand owner, memahami syarat sertifikasi halal sejak awal sangat penting. Banyak produk gagal siap bukan karena produknya tidak layak, tetapi karena data bahan tidak rapi, pemasok tidak jelas, proses produksi belum terdokumentasi, atau pelaku usaha belum memiliki NIB.

Untuk mapping awal legalitas produk, Bapak/Ibu dapat mulai dari halaman Jasa Konsultan Izin Edar Produk. Jika produk juga perlu izin edar BPOM, label, atau dokumen pangan olahan, EdarGo dapat membantu memetakan jalur dokumen secara lebih lengkap.

Apa Itu Sertifikasi Halal?

Sertifikasi halal adalah proses untuk memastikan bahwa produk memenuhi ketentuan halal berdasarkan bahan, proses, fasilitas, dan dokumen yang diperlukan. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH sebagai pengakuan kehalalan produk.

Produk yang sering membutuhkan sertifikasi halal antara lain:

makanan kemasan,
minuman kemasan,
produk UMKM pangan,
restoran dan katering,
bakery,
frozen food,
sambal dan bumbu,
kosmetik,
skincare,
bodycare,
herbal,
suplemen,
produk maklon,
produk impor,
bahan baku atau ingredient tertentu.

Namun, setiap produk tidak bisa dipukul rata. Produk pangan, kosmetik, suplemen, herbal, restoran, dan jasa boga bisa memiliki kebutuhan dokumen yang berbeda. Karena itu, pelaku usaha perlu melakukan mapping awal sebelum mengajukan proses halal.

Kenapa Sertifikasi Halal Penting untuk Bisnis?

Sertifikasi halal penting karena membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Bagi banyak konsumen Indonesia, label halal menjadi salah satu faktor utama dalam memilih produk.

BPJPH juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengenali produk halal dengan melihat label halal pada kemasan atau memastikan apakah produk sudah bersertifikat halal.

Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat membantu:

Meningkatkan kepercayaan konsumen
Produk yang jelas status halalnya lebih mudah diterima pasar.
Memperkuat peluang masuk marketplace dan retail
Banyak kanal distribusi meminta legalitas produk yang lebih lengkap.
Mendukung kerja sama reseller dan distributor
Reseller lebih percaya menjual produk yang legalitasnya tertata.
Meningkatkan kredibilitas brand
Sertifikat halal menjadi bagian dari trust building.
Mengurangi risiko klaim tidak jelas
Produk tidak hanya mengklaim “halal”, tetapi memiliki dokumen pendukung.
Membantu produk naik kelas
UMKM yang ingin masuk pasar lebih luas biasanya perlu menata legalitas, label, izin edar, dan halal secara bersamaan.

Jika produk Bapak/Ibu juga membutuhkan izin edar, baca halaman Syarat dan Cara Pengurusan Izin Edar.

Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi Halal?

Sertifikasi halal dapat dibutuhkan oleh berbagai jenis pelaku usaha, antara lain:

1. UMKM Pangan

UMKM yang memproduksi makanan dan minuman kemasan seperti keripik, sambal, kue kering, bumbu, frozen food, minuman herbal, kopi, dan snack sebaiknya mulai menata dokumen halal sejak awal.

Jika produk UMKM juga membutuhkan izin edar pangan, pelaku usaha perlu memastikan apakah produknya cocok SPP-IRT, BPOM MD, atau jalur lain.

2. Brand Owner

Brand owner yang memakai maklon sering kali menganggap semua dokumen sudah ditanggung produsen. Padahal, brand tetap perlu memahami data bahan, formula, pemasok, proses produksi, label, dan tanggung jawab dokumen halal.

3. Produsen dan Maklon

Produsen atau maklon perlu memastikan fasilitas, bahan, proses produksi, penyimpanan, dan dokumen pemasok tertata dengan baik. Ini penting karena banyak brand akan meminta dukungan dokumen halal dari maklon.

4. Importir dan Distributor

Produk impor yang akan dipasarkan di Indonesia perlu memperhatikan status halal, dokumen luar negeri, label, dan ketentuan terkait sertifikat halal luar negeri jika ada.

BPJPH menjelaskan bahwa untuk produk halal impor, terdapat ketentuan pelabelan seperti pencantuman label halal Indonesia dan nomor registrasi sertifikat halal asing, atau label halal Indonesia berdampingan dengan logo lembaga sertifikasi halal asing yang diakui.

Untuk produk pangan impor yang juga membutuhkan izin edar, baca Jasa Konsultan BPOM ML.

5. Brand Kosmetik dan Skincare

Produk kosmetik, skincare, bodycare, haircare, parfum, dan personal care juga dapat membutuhkan halal, terutama jika brand ingin meningkatkan trust di pasar muslim.

Jika produk kosmetik juga membutuhkan review label dan klaim, gunakan Jasa Konsultan Label BPOM.

Dua Skema Sertifikasi Halal: Reguler dan Self Declare

Secara umum, pelaku usaha sering mendengar dua skema sertifikasi halal: reguler dan self declare.

BPJPH menjelaskan bahwa ada dua skema layanan sertifikasi halal, yaitu skema reguler dan skema self declare. Skema reguler disediakan untuk produk wajib bersertifikat halal yang masih perlu diuji atau diperiksa kehalalannya, dengan keterlibatan auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

1. Sertifikasi Halal Reguler

Skema reguler biasanya digunakan untuk produk yang membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap, melibatkan LPH, auditor halal, dan proses pemeriksaan terhadap bahan, fasilitas, dan proses produksi.

Skema ini umumnya relevan untuk:

produk dengan bahan yang lebih kompleks,
produsen skala lebih besar,
produk dengan rantai pemasok panjang,
produk yang proses produksinya tidak sederhana,
produk yang tidak memenuhi kriteria self declare,
produk dengan risiko halal yang perlu pemeriksaan lebih lanjut.

2. Sertifikasi Halal Self Declare

Self declare biasanya diperuntukkan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu. BPJPH menjelaskan bahwa produk self declare harus tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta proses produksinya sederhana dan dipastikan halal.

Untuk program SEHATI, BPJPH mencantumkan kriteria UMK antara lain memiliki NIB skala mikro/kecil, menggunakan bahan yang dipastikan halal, proses produksi sederhana dan terjamin halal, tidak menggunakan bahan maupun proses yang bersinggungan dengan bahan haram, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar berdasarkan pernyataan mandiri.

Artinya, self declare bukan berarti semua UMKM otomatis bisa mengajukan. Produk tetap harus memenuhi kriteria.

Tabel Perbedaan Halal Reguler dan Self Declare

Aspek	Halal Reguler	Halal Self Declare
Cocok untuk	Produk yang perlu pemeriksaan halal lebih lengkap	UMK dengan produk sederhana dan memenuhi kriteria
Pemeriksaan	Melibatkan LPH/auditor halal	Berdasarkan pernyataan pelaku usaha dengan pendampingan sesuai ketentuan
Risiko produk	Bisa untuk produk yang lebih kompleks	Produk tidak berisiko dan proses sederhana
Bahan	Bisa membutuhkan pemeriksaan dokumen lebih mendalam	Bahan harus sudah dipastikan halal
Proses produksi	Bisa kompleks	Harus sederhana dan terjamin halal
Pelaku usaha	UMK, produsen, perusahaan, brand, maklon	UMK yang memenuhi kriteria
Catatan	Tidak semua produk bisa self declare	Tidak boleh dipaksakan jika produk tidak memenuhi kriteria

Syarat Sertifikasi Halal yang Perlu Disiapkan

Syarat sertifikasi halal dapat berbeda tergantung produk, skala usaha, bahan, fasilitas, dan skema yang dipilih. Namun, secara umum pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa hal berikut.

1. NIB dan Legalitas Usaha

NIB menjadi dokumen dasar yang penting untuk pelaku usaha. Untuk program self declare SEHATI, BPJPH mencantumkan NIB skala usaha mikro atau kecil sebagai salah satu kriteria.

Data legalitas yang perlu dicek:

NIB,
nama usaha,
alamat usaha,
data penanggung jawab,
skala usaha,
KBLI yang sesuai,
status usaha perorangan atau badan usaha.

OSS merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan pelaku usaha untuk mengurus perizinan.

2. Daftar Produk

Pelaku usaha perlu menyusun daftar produk yang akan disertifikasi. Jika produk memiliki banyak varian, setiap varian harus didata dengan jelas.

Data produk yang perlu disiapkan:

nama produk,
merek,
jenis produk,
kategori produk,
varian rasa/aroma/warna,
ukuran kemasan,
bentuk produk,
foto produk,
draft label,
status produk: lokal, maklon, impor, atau produksi sendiri.

Contoh: satu brand sambal bisa memiliki varian original, terasi, cumi, bawang, dan ikan. Setiap varian perlu dicek bahan dan prosesnya.

3. Daftar Bahan dan Pemasok

Bahan adalah bagian paling penting dalam sertifikasi halal. Produk yang tampak sederhana bisa menjadi bermasalah jika bahan bakunya tidak jelas asalnya.

Data bahan yang perlu disiapkan:

daftar bahan utama,
bahan tambahan,
bahan penolong,
bahan pembersih yang bersinggungan dengan proses jika relevan,
merek bahan,
nama pemasok,
dokumen halal bahan jika tersedia,
spesifikasi bahan jika ada,
asal bahan hewani atau nabati,
bahan impor jika digunakan.

Untuk self declare, salah satu kriteria yang disebut BPJPH adalah menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.

4. Proses Produksi

Proses produksi harus jelas, terutama untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan haram atau najis.

Data proses produksi yang perlu disiapkan:

alur bahan masuk,
proses pengolahan,
penggunaan alat,
proses pengemasan,
penyimpanan bahan,
penyimpanan produk jadi,
distribusi,
pembersihan peralatan,
potensi kontaminasi silang,
pemisahan bahan halal dan nonhalal jika ada risiko.

Untuk self declare, BPJPH menekankan proses produksi sederhana dan terjamin kehalalannya.

5. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi juga perlu diperhatikan. Halal bukan hanya tentang bahan, tetapi juga proses dan tempat produksi.

Yang perlu dicek:

dapur produksi,
area penyimpanan bahan,
alat produksi,
alat pengemasan,
kebersihan area,
penggunaan alat bersama,
kemungkinan bercampur dengan produk nonhalal,
fasilitas maklon jika produksi dilakukan pihak lain.

Jika produk pangan juga membutuhkan kesiapan produksi yang lebih rapi, pelaku usaha dapat membaca Jasa Konsultan CPPOB.

6. Label Produk

Label produk perlu disiapkan dengan baik. Setelah sertifikat halal terbit, label halal dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. BPJPH menjelaskan bahwa konsumen dapat memastikan produk halal dengan melihat label halal pada kemasan atau memastikan status sertifikasinya.

Label juga perlu konsisten dengan data produk, komposisi, merek, varian, dan pihak yang bertanggung jawab.

Jika label Bapak/Ibu belum rapi, gunakan Jasa Konsultan Label BPOM agar informasi produk, komposisi, klaim, dan keterangan halal lebih tertata.

7. Dokumen Maklon atau Produsen

Jika produk dibuat oleh maklon, brand owner perlu meminta dokumen dari pihak produsen.

Dokumen yang perlu dicek:

data produsen/maklon,
alamat fasilitas produksi,
daftar bahan,
proses produksi,
sertifikat halal fasilitas atau produk jika ada,
dokumen bahan,
surat kerja sama jika diperlukan,
data varian produk.

Brand owner tidak boleh hanya mengandalkan klaim “maklon sudah halal” tanpa memahami dokumen pendukungnya.

8. Dokumen Produk Impor

Jika produk berasal dari luar negeri, pelaku usaha perlu memperhatikan sertifikat halal luar negeri, registrasi, label halal, dan aturan pelabelan impor.

BPJPH menjelaskan bahwa pelabelan produk halal impor memiliki pilihan pencantuman label halal Indonesia dengan nomor registrasi sertifikat halal asing, atau label halal Indonesia berdampingan dengan logo lembaga sertifikasi halal asing yang diakui.

Untuk produk pangan impor yang juga membutuhkan BPOM ML, baca Jasa Konsultan BPOM ML.

Tabel Checklist Syarat Sertifikasi Halal

Kelompok Syarat	Data yang Perlu Disiapkan	Catatan
Legalitas usaha	NIB, data usaha, KBLI, penanggung jawab	Penting untuk semua skema
Produk	Nama, merek, varian, kategori, foto, label	Setiap varian harus jelas
Bahan	Daftar bahan, pemasok, dokumen bahan	Bahan harus dipastikan halal
Proses produksi	Alur produksi, pengemasan, penyimpanan	Cek potensi kontaminasi
Fasilitas	Area produksi, alat, penyimpanan, kebersihan	Jangan bercampur dengan bahan/proses haram
Label	Draft kemasan, komposisi, klaim, logo halal setelah terbit	Harus konsisten dengan dokumen
Maklon	Data produsen, bahan, proses, fasilitas	Brand tetap perlu memahami dokumen
Skema	Reguler atau self declare	Tidak semua produk bisa self declare

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Secara Umum

Berikut alur umum yang perlu dipahami pelaku usaha.

1. Cek Produk dan Skema

Langkah pertama adalah menentukan apakah produk cocok menggunakan skema reguler atau self declare.

Self declare hanya cocok untuk UMK yang memenuhi kriteria tertentu. Jika produk lebih kompleks, menggunakan bahan yang perlu pemeriksaan, atau proses tidak sederhana, maka perlu dikaji ke skema reguler.

2. Siapkan NIB dan Data Usaha

Pelaku usaha perlu memastikan NIB dan data usaha sudah sesuai. Jika belum, cek kembali data OSS dan KBLI yang digunakan.

OSS menjadi sistem utama perizinan berusaha elektronik di Indonesia.

3. Susun Daftar Produk dan Varian

Buat daftar produk yang akan diajukan. Jangan mencampur produk dan varian tanpa data yang jelas.

Misalnya:

Sambal Original
Sambal Teri
Sambal Cumi
Sambal Bawang
Sambal Terasi

Setiap varian perlu dicek bahan, pemasok, dan prosesnya.

4. Susun Daftar Bahan dan Pemasok

Bahan harus ditelusuri. Jangan hanya menulis “tepung”, “bumbu”, atau “perisa” tanpa informasi pemasok dan dokumen pendukung.

Hal yang harus diperhatikan:

bahan hewani,
gelatin,
enzim,
emulsifier,
flavor,
seasoning,
pewarna,
perisa,
bahan impor,
bahan yang tidak jelas asalnya.

5. Jelaskan Proses Produksi

Tuliskan proses produksi dari awal sampai akhir. Ini membantu menilai apakah proses sederhana, ada risiko kontaminasi, atau perlu perbaikan.

6. Ajukan Melalui Sistem yang Berlaku

Untuk skema reguler, BPJPH menjelaskan pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui SIHALAL, kemudian proses melibatkan verifikasi, LPH, pemeriksaan, hingga sertifikat dapat diunduh jika statusnya sudah terbit.

7. Ikuti Pemeriksaan atau Pendampingan

Pada skema reguler, proses dapat melibatkan LPH dan auditor halal. Pada skema self declare, proses melibatkan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku untuk UMK.

8. Gunakan Label Halal Setelah Sertifikat Terbit

Logo atau label halal sebaiknya digunakan setelah sertifikat halal terbit dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan mencantumkan logo halal sebelum sertifikat benar-benar terbit.

Kesalahan Umum Saat Mengurus Sertifikasi Halal

Berikut kesalahan yang sering terjadi pada pelaku usaha.

1. Mengira Semua UMKM Bisa Self Declare

Tidak semua UMKM bisa self declare. Produk harus memenuhi kriteria seperti bahan sudah dipastikan halal, proses sederhana, dan tidak berisiko.

2. Tidak Memiliki NIB

NIB menjadi dasar penting dalam proses perizinan usaha dan sertifikasi. Untuk program SEHATI, NIB skala UMK menjadi salah satu kriteria.

3. Tidak Mengetahui Asal Bahan

Bahan seperti perisa, seasoning, gelatin, emulsifier, enzim, dan bahan impor harus diperhatikan.

4. Tidak Memiliki Data Pemasok

Pelaku usaha sering membeli bahan dari toko atau marketplace tanpa menyimpan data pemasok. Ini bisa menyulitkan penelusuran bahan.

5. Fasilitas Produksi Bercampur

Jika alat produksi dipakai bersama dengan bahan yang tidak jelas status halalnya, risiko kontaminasi perlu diperhatikan.

6. Label Sudah Dicetak Sebelum Sertifikat Terbit

Jangan mencetak logo halal pada kemasan sebelum sertifikat halal benar-benar terbit.

7. Brand Maklon Tidak Meminta Dokumen Produsen

Brand owner perlu meminta dokumen dari maklon. Jangan hanya mengandalkan ucapan bahwa produk sudah aman.

8. Produk Impor Tidak Mengecek Status Sertifikat Halal Luar Negeri

Produk impor memiliki ketentuan khusus terkait sertifikat halal luar negeri dan pelabelan halal impor.

Hubungan Sertifikasi Halal dengan Izin Edar Produk

Sertifikasi halal dan izin edar adalah dua hal yang berbeda, tetapi sering saling berkaitan dalam strategi legalitas produk.

Contohnya:

Produk pangan UMKM bisa membutuhkan SPP-IRT dan halal.
Pangan olahan lokal bisa membutuhkan BPOM MD dan halal.
Pangan impor bisa membutuhkan BPOM ML dan halal.
Kosmetik bisa membutuhkan notifikasi kosmetik dan halal.
Label produk harus selaras antara izin edar, komposisi, klaim, dan status halal.

Jika produk Bapak/Ibu belum jelas jalurnya, mulai dari Jasa Konsultan Izin Edar Produk.

Untuk produk pangan lokal yang perlu BPOM, gunakan Jasa Konsultan BPOM MD. Untuk produk impor, gunakan Jasa Konsultan BPOM ML.

Hubungan Sertifikasi Halal dengan Label Produk

Label halal tidak berdiri sendiri. Label produk tetap harus rapi dari sisi:

nama produk,
komposisi,
berat bersih,
produsen,
importir jika ada,
klaim produk,
informasi alergen,
nomor izin edar jika relevan,
logo halal setelah sertifikat terbit.

Jangan sampai produk sudah bersertifikat halal, tetapi label masih bermasalah karena klaim berlebihan, komposisi tidak jelas, atau informasi produsen tidak sesuai.

Untuk review label, gunakan Jasa Konsultan Label BPOM.

Kapan Perlu Menggunakan Jasa Konsultan Sertifikasi Halal?

Bapak/Ibu sebaiknya menggunakan jasa konsultan jika:

belum tahu produk cocok reguler atau self declare;
belum punya daftar bahan yang rapi;
belum punya data pemasok;
produk memakai maklon;
produk memiliki banyak varian;
bahan berasal dari banyak supplier;
produk impor;
label belum siap;
produk juga membutuhkan BPOM MD, BPOM ML, atau izin edar lain;
tidak punya tim internal untuk mengurus dokumen.

Konsultan tidak menjamin sertifikat pasti terbit, tetapi dapat membantu memetakan dokumen, menyiapkan checklist, dan mengurangi risiko kesalahan awal.

Bagaimana EdarGo Membantu Sertifikasi Halal Produk?

EdarGo membantu pelaku usaha melakukan persiapan sertifikasi halal secara lebih rapi dan terarah.

Layanan yang dapat dibantu:

mapping skema halal reguler atau self declare;
checklist NIB dan data usaha;
checklist bahan dan pemasok;
review proses produksi;
review risiko kontaminasi;
review label dan klaim halal;
koordinasi dokumen maklon/produsen;
mapping hubungan halal dengan BPOM, SPP-IRT, atau notifikasi kosmetik;
pendampingan sesuai ruang lingkup yang disepakati.

EdarGo tidak menjanjikan sertifikat halal pasti terbit, karena keputusan mengikuti sistem dan lembaga berwenang. Fokus EdarGo adalah membantu dokumen lebih rapi, proses lebih jelas, dan risiko kesalahan awal lebih kecil.

Konsultasikan Sertifikasi Halal Produk Anda dengan EdarGo

Jika Bapak/Ibu ingin mengurus sertifikasi halal tetapi belum tahu harus mulai dari mana, konsultasikan dulu dengan EdarGo.

WhatsApp: 0811-142-518
Perusahaan: PT. Apta Konsultan Indonesia
Alamat: JL. Kayu Manis Barat No. 78, Matraman, Jakarta Timur

Format pesan yang bisa dikirim:

Halo EdarGo, saya ingin konsultasi sertifikasi halal.
Produk saya: [nama produk]
Kategori: [makanan/minuman/kosmetik/herbal/suplemen/dll]
Produksi: [sendiri/maklon/impor]
Saya ingin cek skema halal, daftar bahan, dan dokumen yang perlu disiapkan.

Mulai dari sini: Jasa Konsultan Izin Edar Produk

FAQ Sertifikasi Halal Produk

1. Apa itu sertifikat halal?

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH.

2. Apa beda halal reguler dan self declare?

Skema reguler digunakan untuk produk yang perlu diperiksa atau diuji kehalalannya dengan keterlibatan LPH, sedangkan self declare diperuntukkan bagi UMK yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bahan dipastikan halal dan proses produksi sederhana.

3. Apakah semua UMKM bisa self declare?

Tidak. UMK harus memenuhi kriteria, antara lain memiliki NIB skala UMK, bahan dipastikan halal, proses produksi sederhana, tidak bersinggungan dengan bahan haram, dan memenuhi ketentuan lain yang berlaku.

4. Apakah produk maklon bisa disertifikasi halal?

Bisa, tetapi brand owner perlu memastikan data bahan, proses produksi, fasilitas, dan dokumen maklon tersedia dengan rapi.

5. Apakah produk impor bisa memakai sertifikat halal luar negeri?

Produk halal impor memiliki ketentuan terkait registrasi dan pelabelan sertifikat halal luar negeri. BPJPH menjelaskan adanya pilihan pencantuman label halal Indonesia dengan nomor registrasi sertifikat halal asing atau berdampingan dengan logo lembaga sertifikasi halal asing yang diakui.

6. Apakah label halal boleh dicetak sebelum sertifikat terbit?

Sebaiknya tidak. Logo atau label halal digunakan setelah sertifikat halal terbit dan sesuai ketentuan.

7. Apakah EdarGo menjamin sertifikat halal pasti terbit?

Tidak. EdarGo tidak menjanjikan sertifikat pasti terbit. EdarGo membantu mapping, checklist dokumen, review bahan, review proses, dan pendampingan agar proses lebih rapi.